Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mendorong sertifikasi profesi bidang logistik untuk meningkatkan kompetensi SDM agar setara dengan negara Asean lainnya.
Wakil Ketua Umum ALI Mahendra Rianto mengatakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah mencanangkan kepada semua lembaga sertifikasi profesi untuk mencetak 10.000 orang yang mendapatkan sertifikasi tenaga ahli bidang logistik per tahun.
Menurutnya, pemerintah memberikan insentif berupa dana untuk mebiayai sertifikasi kepada tenaga kerja Indonesia. Namun, tegasnya, anggaran tersebut harus dikurangi sejak pemerintah melakukan efisiensi.
Dari target 10.000 orang itu, Mahendra menegaskan yang sudah tersertifikasi hanya 10% saja. “Tahun ini, berati yang tersertifikasi (di ALI) itu baru 3%. Sementara yang 10.000 itu baru 10% (tersertifikasi) dan itu pun swadaya, tidak ada bantuan,” katanya.
Dia menjelaskan sertifikasi profesi perlu dilakukan mengingat kini sudah masuk dalam era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sesuai kesepakatan negara anggota Asean.
Untuk sektor logistik, Indonesia disejajarkan dengan negara Asean yang lain.
Namun, Mahendra menilai sertifikasi profesi di industri yang berkaitan dengan manufacturing dan jasa logistik masih kurang.
“Seperti manufacturing dan jasa logistik asing, yang sudah mencanangkan sendiri bukan karena pemerintah agar karyawannya mempunyai sertifikasi profesi di bidang logistik,” katanya.
Secara keseluruhan, dia menilai pemerintah masih kurang mendorong sertifikasi profesi logistik.
“Bahwa semua yang berkaitan dengan industri manufacturing, misalnya, mewajibkan ada tenaga yang bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi,” ujarnya.
Mahendra mengatakan sertifikasi juga penting guna menghadapi Revolusi Industri 4.0. Untuk itu perlu pengertian lebih dalam menyoal revolusi generasi keempat tersebut.
Adapun ALI, kata dia, sudah ada lembaga sertifikasi sejak 5 tahun lalu dan belum lama ini sudah menjalankan program di sejumlah kota. “Seperti sekarang ini tengah dilakukan, terakhir kemarin ini di Politeknik Negeri Medan. Satu batch 60-an, buat kami ini banyak dan fresh graduate,” ungkapnya.
Kepala Komite Tetap Kadin Bidang Logistik Supply Chain dan Sumber Daya Manusia Nofrisel menilai setidaknya ada dua hal yang menjadikan sertifikasi profesi SDM logistik berjalan lambat. Pertama, lembaga sertifikasi yang mencetak tenaga ahli di bidang logistik dinilainya masih terbatas. Sepanjang pengetahuannya, setidaknya ada lima lembaga yang mengeluarkan sertifikasi profesi. Oleh karena itu, dia berharap ada lembaga-lembaga lain yang ikut serta dalam ppengujian SDM logistik.
Kedua, perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga-tenaga ahli juga dinilainya belum banyak apalagi yang fokus dan terkonsentrasi di bidang logistik. (Ilham Budhiman)
